PUNGLI PRONA 4 MILYARD’ BIKIN WARGA NGANJUK MENJERIT

Jejak Kasus, Nganjuk

Aji mumpung dan memanfaatkan situasi serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan ,itulah yang terjadi di Desa Pesudukuh Kec.Bagor. adanya Program Prona seakan dimanfaatkan dan benar-benar dibuat kondangan oleh beberapa oknum pemerintah desa demi kepentingan pribadi.

Dalam melaksanaan Prona ini  mereka juga menunjuk beberapa warga desa setempat sebagai panitia ,namun kriteria  yang ditunjuk untuk terjun ke lapangan adalah mereka yang mudah untuk dikendalikan sesuai kemauannya guna men’sukses’kan aksinya, sedangkan kepala desa diduga  yang menjadi dalangnya . Dengan dalih telah di adakan rapat kesepakatan bersama, mereka mematok harga 650 ribu/bidang untuk satu sertifikat,padahal jumlah pemohon sertifikat  di desa ini sebanyak 400 pemohon . jadi bisa dibayangkan bahwa ada 260 juta atau seperempat milliyar lebih duit yang harus disetorkan oleh warga  demi mendapatkan sertifikat ,meskipun mereka harus sampek bungkuk mendapatkan uang itu.

Saat Team jejak kasus radar bangsa , terjun langsung menemui beberapa warga, di peroleh keterangan “ saya sudah membayar 650 ribu untuk biaya sertifikat”.jelas warga dusun Pesulor.  kemudian saat team jejak kasus menanyakan bukti pembayaran/kwitansi dari panitia prona  kepada warga tersebut, dijawab”saya tidak diberi kwitansi,katanya wong prona kok minta kwitansi”tambahnya.

Di lain tempat, Pungutan 650 ribu itu juga dibenarkan perangkat desa di dusun Pugruk. “saya hanya menerima berkas saja ,masalah berapa biayanya saya tidak tahu, tapi yang saya dengar ya memang itu biayanya, 650 ribu” terangnya.

Sementara itu Kepala Desa Pesudukuh ,Pandi sulit ditemui, sudah dua kali di datangi wartawan koran ini di rumahnya , istrinya selalu berkelit kalau Kades tidak di rumah dengan alasan yang tidak jelas, bahkan saat jam kerja dinas pelayanan masyarakat di kantor Desa ,kades pandi juga tidak ada di ruang kerjanya. Justru perangkat desa dari dusun Pesulor yang menyibukkan diri,bingung dan terkesan panik saat tahu ada wartawan.dari keterangan perangkat desa lain di peroleh keterangan bahwa perangkat desa   pesulor inilah yang menjadi kepanjangan tangan  kades pandi, maka kedua pejabat desa  ini adalah orang yang paling bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum dalam proses dan pelaksanaan  program Prona ini. sebab apapun dalihnya pungutan sebesar 650 ribu itu jelas tidak bisa dibenarkan, akan tetapi pada kenyataannya  dibiarkan tetap berjalan, Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan semakin menguat kalau kades pandi beserta crew nya sedang kongkalikong mark up anggaran prona dan seakan lempar batu sembunyi tangan, dan Indikasi garong duit warga  yang dilakukan kades pandi cs nya  ini benar benar tidak bisa ditoleransi. Ulah pejabat korup ini harus ditindak secara hukum dan di pidana penjara supaya timbul efek jera bagi yang lain.

Saat  dikonfirmasi sehari sebelumnya oleh Pansus Jejak Kasus , bambang selaku Kasubsi SPP BPN Nganjuk menjelaskan bahwa” itu tergantung dari desa masing-masing dan kami dari pihak BPN tidak tau menahu masalah itu, tapi yang jelas dari BPN tidak ada biaya sepeserpun alias Gratis untuk program Prona ini, bahkan blangko juga kami berikan Cuma-Cuma, jadi tolong segera laporkan kepada saya kalau ada anggota kami yang meminta atau menerima pengondisian dari Panitia Prona di desa “..ditambahkan ,kami berupaya semaksimal mungkin agar program prona berjalan sukses ,sebab dari 3000 pemohon sertifikat yang terdiri dari 5 desa tahun ini, kami targetkan 40% selesai bulan juni dan maksimal oktober semuanya tuntas. ini adalah program pemerintah yang pro rakyat dan membantu kejahteraan rakyat.

Sementara itu kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, saat ini…..bersambung edisi depan.Pelaku Di sinyalir melawan hukum dan melanggar.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN 1999TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2).Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)Pasal 2(1)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(2).Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

 (Gus Dhar, Jejak Kasus)

Gambar

Tentang Hukum & Kriminal Jejak Kasus

#
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s