Di tinggal suami kerja ke luar negeri malah mesum di hotel dan ditangkap mertuanya

Jejak Kasus, Banyuwangi Hukum & Kriminal

Tri 36 tahun biasa dipanggil adalah ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja di sebuah Koperasi Simpan Pinjam(KSP)yang ada di Pesanggaran, kejadian silam sekitar pukul 01.17 wib, nampak cek-in dikamar hotel Surya nomor 383 di Jajag bersama teman laki-lakinya yang juga sudah punya istri asik berdua sedang melakukan hubungan terlarang tersebut lagi diketahui oleh mertuanya sendiri.Memang kedua pasangan bukan suami istri itu sudah lama di intai oleh warga maupun mertua karena diduga kuat sering melakukan mesum berpindah-pindah hotel.Saking lincahnya untuk mencari tempat melampiaskan birahi nafsunya keduanya sekarang tidak bisa lari lagi karena mertuanya berhasil menangkap basah disaat Windoyo 42 tahun bersama Tri sedang asik berduaan dikamar hotel sedang asik berbuat mesum.

Saat dikonfirmasi oleh media ini keduanya mengakui bahwa baru saja melakukan mesum,”saya ini di tinggal oleh Suami ke luar negeri cukup lama sekali,karena kami adalah orang yang punya nafsu ingin senang dan kesepian terus-terang saya lakukan perihal ini sudah cukup lama sekali dengan Mas Windoyo laki-laki yang selama ini saya cintai ini dan atas semua yang saya lakukan ini kami berdua sudah siap sekaligus akan mempertanggung jawabkan samapai ke jenjang pernikahan,”terang Tri dengan entengnya.

Sedangkan Windoyo menambahkan pula,iya kami berdua memang sudah lama sekali menjalin hubungan asmara lumayan lama,secara kebetulan  karena saya sendiri juga lagi di tinggal istri di luar negeri yang sampai sekarang masih belum pulang dengan terpaksa saya tidak kuat menahan nafsu begitu melihat Tri yang imut ini,”saya akan bertanggung jawab serta kami sanggup untuk menikahi kok mas,”jelasnya.

Sungguh eronis perselingkuhan yang sangat marak di daerah Banyuwangi pelakunya rata-rata orang-orang dewasa bahkan orang-orang yang sudah punya ikatan suami istri mereka tidak memperdulikan atas resiko yang nantinya akan menjeratnya,yang lebih fatal lagi mereka tidak menyadari kalau sudah memiliki anak istri dan suami, tapi karena sudah dihalangi oleh bahtera cinta dorongan iblis setan akhirnya berujung hotel sebagai jawaban pamungkasnya.(Pria Sakti Jejak Kasus)

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar

Presiden Jejak Kasus Bongkar Sindikat Penyerobotan Tanah Di Banyuwangi

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Juragan Saipah Dkk’ Gugat Samiono/ Misnan Selaku Penyerobot tanah Miliknya Ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

PRESIDEN Jejak Kasus: Advokat Nanang’ Boleh Anda membelah kliennya Anda, Namun bila mana sudah tau klien anda salah, kemudian di persidangan anda bermain dengan Jaksa dan keputusan di menangkan oleh klien yang salah?!…Presiden Jejak Kasus kecam akan laporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tembusan Presiden RI.

Jejak Kasus, Banyuwangi

Kesabaran? Ada batasnya’ begitulah tutur  Juragan Saipah  Dkk Warga Dusun Kendal Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuruh kabupaten Banyuwangi Saat mengadukan Permasalahan Tanah Sengketa Miliknya  Kepada Redaksi Jejak Kasus Radar Bangsa,.

Juragan Saipah Dkk, merupakan Ahli Waris secara sah dan tidak pernah merasa menjual tanahnya kepada Samiono/ Misnan’ Anehnya Dapat Muncul Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan dan berkertas segel Lama’ Satulagi Cap Jempol Palsu Saudara Satri Jaekah merpakan Saudara tertua Juragan Saipah.

Akhirnya Juragan Saipah Marah Besar Dan Memintah kepada Tim Jejak Kasus Untuk Mengawal  Kasus Perdata nya ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi atas Peenyerobotan Tanah Miliknya.

Hal tersebut tidak membuat Juragan Saipah Patah semangat untuk hidup, yang beliau lakukan ialah’ Ikhtiar dan ikhtiar selebihnya bertawakal kepada ALLAH’ Atau selebihnya setelah berusaha dan berserah diri, sudah menjadi urusan ALLAH’ Ungkapnya.

Terkait tanah Hak Milik Juragan Saipah yang telah di kuasai oleh Saudara  Samiono/ Misnan dan tersinyalir Kuat di bantu oleh oknum Perangkat Desa Singojuruh’ juragan Saipah Optimis Mereka Semua Bakal Terpidana Karena Ulah Busuknya…Bersambung…(Pria Sakti)

 

 

 

Gambar

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PUNGLI PRONA 4 MILYARD’ BIKIN WARGA NGANJUK MENJERIT

Jejak Kasus, Nganjuk

Aji mumpung dan memanfaatkan situasi serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan ,itulah yang terjadi di Desa Pesudukuh Kec.Bagor. adanya Program Prona seakan dimanfaatkan dan benar-benar dibuat kondangan oleh beberapa oknum pemerintah desa demi kepentingan pribadi.

Dalam melaksanaan Prona ini  mereka juga menunjuk beberapa warga desa setempat sebagai panitia ,namun kriteria  yang ditunjuk untuk terjun ke lapangan adalah mereka yang mudah untuk dikendalikan sesuai kemauannya guna men’sukses’kan aksinya, sedangkan kepala desa diduga  yang menjadi dalangnya . Dengan dalih telah di adakan rapat kesepakatan bersama, mereka mematok harga 650 ribu/bidang untuk satu sertifikat,padahal jumlah pemohon sertifikat  di desa ini sebanyak 400 pemohon . jadi bisa dibayangkan bahwa ada 260 juta atau seperempat milliyar lebih duit yang harus disetorkan oleh warga  demi mendapatkan sertifikat ,meskipun mereka harus sampek bungkuk mendapatkan uang itu.

Saat Team jejak kasus radar bangsa , terjun langsung menemui beberapa warga, di peroleh keterangan “ saya sudah membayar 650 ribu untuk biaya sertifikat”.jelas warga dusun Pesulor.  kemudian saat team jejak kasus menanyakan bukti pembayaran/kwitansi dari panitia prona  kepada warga tersebut, dijawab”saya tidak diberi kwitansi,katanya wong prona kok minta kwitansi”tambahnya.

Di lain tempat, Pungutan 650 ribu itu juga dibenarkan perangkat desa di dusun Pugruk. “saya hanya menerima berkas saja ,masalah berapa biayanya saya tidak tahu, tapi yang saya dengar ya memang itu biayanya, 650 ribu” terangnya.

Sementara itu Kepala Desa Pesudukuh ,Pandi sulit ditemui, sudah dua kali di datangi wartawan koran ini di rumahnya , istrinya selalu berkelit kalau Kades tidak di rumah dengan alasan yang tidak jelas, bahkan saat jam kerja dinas pelayanan masyarakat di kantor Desa ,kades pandi juga tidak ada di ruang kerjanya. Justru perangkat desa dari dusun Pesulor yang menyibukkan diri,bingung dan terkesan panik saat tahu ada wartawan.dari keterangan perangkat desa lain di peroleh keterangan bahwa perangkat desa   pesulor inilah yang menjadi kepanjangan tangan  kades pandi, maka kedua pejabat desa  ini adalah orang yang paling bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum dalam proses dan pelaksanaan  program Prona ini. sebab apapun dalihnya pungutan sebesar 650 ribu itu jelas tidak bisa dibenarkan, akan tetapi pada kenyataannya  dibiarkan tetap berjalan, Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan semakin menguat kalau kades pandi beserta crew nya sedang kongkalikong mark up anggaran prona dan seakan lempar batu sembunyi tangan, dan Indikasi garong duit warga  yang dilakukan kades pandi cs nya  ini benar benar tidak bisa ditoleransi. Ulah pejabat korup ini harus ditindak secara hukum dan di pidana penjara supaya timbul efek jera bagi yang lain.

Saat  dikonfirmasi sehari sebelumnya oleh Pansus Jejak Kasus , bambang selaku Kasubsi SPP BPN Nganjuk menjelaskan bahwa” itu tergantung dari desa masing-masing dan kami dari pihak BPN tidak tau menahu masalah itu, tapi yang jelas dari BPN tidak ada biaya sepeserpun alias Gratis untuk program Prona ini, bahkan blangko juga kami berikan Cuma-Cuma, jadi tolong segera laporkan kepada saya kalau ada anggota kami yang meminta atau menerima pengondisian dari Panitia Prona di desa “..ditambahkan ,kami berupaya semaksimal mungkin agar program prona berjalan sukses ,sebab dari 3000 pemohon sertifikat yang terdiri dari 5 desa tahun ini, kami targetkan 40% selesai bulan juni dan maksimal oktober semuanya tuntas. ini adalah program pemerintah yang pro rakyat dan membantu kejahteraan rakyat.

Sementara itu kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, saat ini…..bersambung edisi depan.Pelaku Di sinyalir melawan hukum dan melanggar.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN 1999TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2).Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)Pasal 2(1)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(2).Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

 (Gus Dhar, Jejak Kasus)

Gambar

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

BUPATI SITUBONDO MEMBUAT SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

BUPATI SITUBONDO MEMBUAT SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Hanya formalitas saja, DPRD tidak di fungsikan

Jejak Kasus, Situbondo
Dengan munculnya surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan CV.DEVI yang di keluarkan oleh Bupati Situbondo padahari selasa tanggal 20 Maret 2012 tentang pekerjaan pengerukan sungai yang mengacu pada penanggulangan bencana diduga banyak rekayasa, hanya untuk kepentingan pribadi, Surat yang di keluarkannya oleh Bupati sudah tersusun rapi bahkan Pasal demi pasal beserta UU RI yang di bikin acuan namun semua itu di duga hanya formalitas saja. Terbukti pada surat yang di keluarkan nya, terjadi pelanggaran yang di lakukanoleh CV.DEVI dalam melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Dan pada saat CV.DEVI di datangi Tim RB dengan santai seperti tidak ada kesalahan yang di lakukannya jawaban surat yang di buat Bupati tersebut salah ketik. Ada apa di baliksemua itu.?……
Saat Tim RB mendatangi DPRD komisi III Situbondo pada tanggal 31 Mei 2012 ditemui langsung oleh ketua Bapak JANUR dari partai Demokrat dan H. RUDI daripartai PPP tentang adanya pekerjaan pengerukan sungai yang di lakukan oleh CV.DEVI di daerah Kecamatan Kendit Desa Kukusan “DPRD Situbondo tidak pernah di adakan rapat maupun persetujuan tentang pekerjaan tersebut, sedangkan DPRD sendiri masih akan membuatkan perda nya, memang saya tau ada pekerjaan tersebut saat saya datangi CV.DEVI di lokasi, mengatakan pada saya sudah ada izin nya dari Bupati, tetapi tidak menunjukkan pada saya saat itu, yang saya herankan malah saya tau dari seorang wartawan Radar Bangsa membawa surat izin tersebut, bukannya dari CV.DEVI ataupun Bupati”. Saat di Tanya oleh Tim RB “Kalau memang surat yang di buat oleh Bupati itu mengacu pada penanggulangan bencana seharusnya dari DPRD khususnya komisi III di libatkan dan memang di perbolehkan Pemerintah Daerah atas nama Bupati dengan dasar penunjukan pada pekerjaan tersebut, sesuai UU Nomer 24 tahun 2007 tetapi DPRD sendiri harus tau kenapa DPRD tidak mengetahui”. Dengan tegas di jawab “ya pak akan saya heringkan permasalahan tersebut harisenen”. Di karenakan kalau memang menyangkut penanggulangan bencana bukan seperti itu cara pekerjaannya, seharusnya banyak intansi kepemerintahan khususnya DPRD setempat di libatkan, apalagi dalam isi surat perjanjian kerjasama tersebut di cantumkan UU, PP dan Peraturan Mentri Dalam Negri. Seharusnya pekerjaan tersebut harus sesuai apa yang di cantumkan dalam surat perjanjian , kalau mengacu pada PP Nomer 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bagian Kedua Situasi Tidak Terjadi Bencana pada Pasal 6 ayat (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:a. BNPB untuk tingkat Nasional; b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; danc. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
Saat Tim RB di dampingi LSM EMAS yang ada di Situbondo pada tanggal 4 Juni 2012 mendatangi kantor Kabupaten Situbondo untuk menemui Bupati namun beliaunya tidak ada di kantornya menurut keterangan setapnya “bapak Bupati keluar Kota ahirnya Tim RB bersama LSM MAS tersebut mendatangi kantor DPRD Situbondo ingin tau adanya hering yang di jannjikan, pada hari senen ternyata tidak ada, Tim RB saat ingin menemui Kepala DDR beliaunya sangat sibuk, menurut keterangan setap ketua DPR “kepala saat ini sibukpak, kalau mengenai keluarnya SK Bupati tentang Penanggulangan Bencana yang ada di Kecamatan Kendit, saat sayahubungi lewat selulernya mengenai permasalahan tersebut jawab ibuk kepada saya yang sesuai anda tulis di buku tamu, kepala DPRD Situbonndo tidak pernah tau menau dan tidak pernah ada hering sampai saat ini”
Lain halnya saat Tim RB mendatangi kepala Dinas Bina Marga Pengairan Kabupaten Situbondo ir. H. YOYOK MULYADI. MSI bersama LSM EMAS padatanggal 4 Juni 2012 di kantornya mengatakan “saya tau persis surat perjanjian kerjasama itu pak, dan saya yang membuat gambarnya, dan yang menghitungkan volume gubikasinya, kalau tentang di heringkan di DPR itu sudah !! sebelum surat itu muncul sudah saya hering kan dulu, kalau CV.DEVI melanggar peraturan tersebut saya tidak tau. Dan saya kira surat perjanjian itu menurut analisa saya sudah benar. Juga tentang laporan ke Bupati sampai saat ini belum pernah secara tertulis untuk melporkan hasil kerja CV.DEVI, namun secara lisan kalau gag salah satu minggu sekali”.
Melihat dari keterangan DPRD danir. H. YOYOK MULYADI. MSI selaku kepala Dinas Bina Marga Pengairan Kabupaten Situbondo yang terjadi pada SK Bupati Situbondo diduga semunya tersebut hanya formalitas saja, dugaan kuat ada kepentingan pribadi dan golongan untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan DPRD nya saja tidak di libatkan, dari hasil pekerjaan tersebut berapa keuntungan Daerah yang hilang, kalau hanya hukum asumsi saja, apa manfaat dan faedah dari hasil pekerjaan tersebut, hanya di tutupi dengan nominal yang hanya setetes saja, tidak memikirkan dampak akibatnya dalam pekerjaan tersebut, ada apa di balik semua itu.?
Aneh bin ajaib lagi saat Tim RB mendatangi Dinas Perizinan pada tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 14.23 WIB bahwa dalam pekerjaan tersebut menurut keterangan dari dinas PERIZINAN Kota Situbondo, yang tidak mau disebutkan namanya, selain pekerjaan pengerukan sungai CV.DEVI tidak mempunyai izin penggalian di pinggir bibir sungai. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 108 ayat 3. Menjelaskan bahwa, Setiap Pegawai Negri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana WAJIB segera melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib, penyelidik maupun penyidik, sedangkan dari pihak pegawai dari Dinas Bina marga, dan DPRD sudah mengetahui, namun sampai saat ini tidak pernah melaporkan pada pihak yang berwajib. Ada apa di balik semua ini ?(JK)

Gambar

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

TANGKAP AJUDAN WALI KOTA ‘MESUM’ Komandan Polisi Syariah Dicopot

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

JEJAK KASUS, BANDA ACEH.

Penangkapan ajudan Wali Kota Banda Aceh atas dugaan bermesum dengan seorang mahasiswi, berbuntut panjang. Komandan Pleton (Danton) Polisi Syariat atau Wilayatul Hisbah (WH), Ismail Ahmad yang memimpin operasi penangkapan itu, dicopot jabatannya.
 
“Setelah insiden itu abang dibangkupanjangkan menjadi anggota Satpol PP biasa,”
Ungkap Hastati Hasan, isteri Ismali Ahmad di Banda Aceh, Jumat (19/4), saat di jumpai Satuan Jejak Kasus.
 
Dia mengaku keberatan dengan apa yang terjadi terhadap suaminya. Bukan soal penurunan pangkat yang dipermasalahkan, namun komitmen Pemkot Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam yang dipertanyakannya.
 
Pasalnya, Hastati mengakui, pencopotan suaminya erat kaitannya dengan sikap tegas suaminya dalam menegakkan keadilan, yakni berani menangkap pria berinisial AF, seorang PNS yang juga ajudan Wali Kota Banda Aceh, Mawardi Nurdin.
 
AF saat itu diduga sedang bermesraan dengan seorang mahasiswi di dalam mobil jenis Swift yang diparkir di lokasi wisata Ulee Lhue, Banda Aceh, tiga pekan lalu. Penangkapan bermula saat tim polisi syariah yang dipimpin Ismail Ahmad menggelar patroli rutin.
 
Ketika melintas di kawasan itu, mereka mencurigai mobil yang terparkir dengan kondisi mesin hidup. Ketika dihampiri ternyata ada insan berlainan jenis di dalamnya, diduga sedang memadu kasih. Dianggap melanggar Qanun Syariat Islam, petugas mencokok keduanya.
 
Ditengah perjalanan menuju kemarkas WH, mobil yang mengangkut dua pelaku langsung dihadang Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Edi Syahputra di kawasan Lapangan Blang Padang. Dia meminta kepada anak buahnya agar melepaskan kedua pelaku.
 
Sebelum melepaskan, Ismail Ahmad sempat melawan atasannya itu dengan berkeras agar pelaku tetap diproses sesuai prosedur, namun Edi tetap meminta agar kedua pasangan diduga mesum tersebut dilepas.
 
Ismail dan anggotanya kemudian merelakan AF dan pasangannya dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza milik Edi Syahputra, kemudian membebaskan keduanya dengan tanpa sanksi apapun, seperti halnya penangkapan terhadap pelaku mesum dari kalangan masyarakat biasa. 
 
Kasus ini terungkap setelah seorang personil polisi syariah melaporkannya ke sebuah tabloid terbitan Aceh. Petugas itu mengaku kesal dengan ulah pemimpinnya yang tak menghargai kerja keras mereka dalam menegakkan Qanun Syariat Islam.
 
Setelah kasus ini mencuat kepermukaan, Ismail Ahmad langsung dimutasi dari jabatannya sebagi Danton WH menjadi anggota biasa Satpol PP. Ismail sebelumnya memang seorang anggota Satpol PP kemudian ditarik menjadi polisi syariah (WH) hingga dipromosikan sebagai Danton.
 
Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal mengaku prihatin dengan kejadian ini dan akan mengevaluasi bawahannya.
 
“Kita akan mengumpulkan korban, memanggil kasat, memanggil juga danton-danton WH, seluruh personil WH yang saat itu ada dilapangan, informasi itu nantinya akan kita kumpulkan. Terhadap mereka-mereka ini, kesalahannya apa bagaimana ya akan kita evaluasi. Siapa yang menabur angin dia akan menimpa badai,” ujar Illiza saat dikonfirmasi
Satuan Jejak Kasus.
 
Setelah insiden itu, kata dia, AF langsung dimutasi sebagai ajudan Walikota menjadi staf biasa di Kantor Kecamatan. Kepadanya juga akan diberi sanksi berupa penahanan kenaikan pangkat dalam waktu tertentu.
 
Ditanya soal pencopotan Danton WH Ismail Ahmad, Illiza mengatakan, pemutasian ini hanya hal biasa dalam struktur organisasi, apalagi Danton bukanlah pejabat struktural artinya bisa dilakukan pergantian kapan saja. “Itu sesuatu yang rutin,” sebutnya.
 
Menurutnya tak ada konfirmasi kepadanya dalam pemutasian ini, karena untuk pemutasian jabatan ditingkat Satpol PP dan WH itu kewenangannya ada pada kepala satuan.
 
Ditanya apakah AF akan diproses secara hukum dalam Qanun syariat Islam, Illiza yang sehari-hari gencar mengkampanyekan penegakan syariat Islam dalam berbagai kesempatan enggan menanggapinya. “Nanti kita lihat
. (Haris Jejak Kasus).

 

Gambar

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Mantan Kepsek SMP yang Cabuli 19 Siswinya Dijemput Polisi Masuk Kandang Macan

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

JEJAK KASUS, BATAM

Data Ungkap H. Usman Kepala Perwakilan SulSelBar Jejak Kasus

 

Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya petugas Satreskrim Polresta Barelang menjemput He, mantan kepala sebuah SMP negeri di Batam, Kepulauan Riau, yang dituduh mencabuli 19 siswinya.

Ditemani penasehat hukumnya, He dijemput polisi dari rumah saudaranya di kawasan Batam Center, Sabtu (20/4) siang.

Dia dibawa polisi untuk diperiksa setelah kondisinya membaik usai dirawat di ICU RS Awal Bros.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Ponco Indriyo, mengatakan, pihaknya akan memeriksa intensif He saat di dampingi Tim Jejak Kasus H. Usman Kepala Perwakilan SulSelBar Jejak Kasus.

Sebelumnya, hanya 14 siswi SMP yang mengaku, namun setelah pengembangan ternyata korbannya bertambah menjadi 19 orang.

He sempat dilarikan ke RS Awal Bros pada Rabu, 17 April 2013, karena mencoba bunuh diri dengan meminum racun serangga. Beruntung, aksinya tersebut dapat digagalkan. Dia pun keburu mendapat pertolongan medis sehingga nyawanya tertolong.Bersambung (H. Usman).

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Polda Jatim Ungkap Kasus Carok 5 Tahun Silam

Polda Jatim Ungkap Kasus Carok 5 Tahun Silam

Jejak Kasus, Surabaya
Jajaran Resmob Ditreskrimum Polda Jatim menangkap warga Desa Cangkarman, Kecamatan Konang, Bangkalan, Madura, Samadin (35), yang merupakan salah seorang dari tiga pelaku carok (perkelahian) di Kp Paka’an, Desa Cangkarman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, pada 27 Mei 2009 yang lalu.
Pelaku carok yang masih buron tinggal satu orang yakni Parlan, karena pelaku Sumri sudah divonis 12 tahun dan Samadin sudah tertangkap di kampungnya pada Rabu (10/4) lalu,” kata Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jatim AKBP Drs Suhartoyo di Mapolda Jatim, Kamis.
Dalam penangkapan Samadin itu, polisi mengamankan barang bukti berupa tangan terputus dalam toples yang diformalin milik Mattasin yang merupakan salah seorang korban carok. Korban lainnya adalah Buladin (meninggal dunia) dan Zinal.
“Carok yang dilakukan tiga orang melawan tiga orang itu berawal dari masalah sepele yakni Sumri menuduh Zinal (keponakan Mattasin) mencuri HP miliknya, lalu Mattasin dan Zinal pun mengajak Sumri untuk carok, sehingga Buladin meninggal dan Mattasin pun terputus tangannya. Carok itu menggunakan pedang bujur yang panjangnya 100 centimeter,” katanya.
Ia menambahkan pelaku akan dijerat dengan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 170 KUHP tentang pembununan dengan penganiayaan. “Ancaman hukumannya 12 tahun penjara,” katanya, didampingi dua penyidik dari Resmob Ditrekrimum Polda Jatim.(yy)
Makelar Perijinan Terjerat Masalah Hukum
Diduga menggelapkan uang pengurusan izin lokasi (Zoning) serta izin pengeringan dan pemanfaatan tanah (IPPT) sebesar Rp 500 juta. Yanuar Ischak (30) warga Jl Juwingan I Surabaya kini harus berurusan dengan pihak yang berwajib.
Yanuar Ischak merupakan biro jasa yang bekerjasama dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Perak untuk pengurusan revisi izin lokasi dan IPPT di Perumahan TKBM yang berada di daerah Sememi, Surabaya. Perjanjian pengurusan izin lokasi untuk lahan seluas 12 hektare itu berlangsung sejak 27 Januari 2010 yang dibuat antara H Buchori selaku Ketua Umum Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak dengan Yanuar.
Dalam perjanjian disepakati biaya pengurusan sebesar Rp 500 juta. Buchori juga telah melakukan pembayaran dua kali via cek BRI tanggal 27 Januari 2010 senilai Rp 300 juta dan tanggal 19 Februari 2010 senilai Rp 200 juta yang diterima langsung oleh Yanuar.
“Setelah disepakati biayanya Rp 500 juta dan uang diserahkan oleh pihak TKBM, izin tersebut tak kunjung rampung. Ternyata, uangnya sudah dihabiskan oleh pelaku. Sehingga korban melapor ke polisi,” ungkap Kasubbid Penmas Polda Jatim AKBP Suhartoyo.
Selain menangkap pelaku, Polda Jatim juga menyita sejumlah 14 suratdokumen sebagai bukti. Diantaranya, surat perjanjian penunjukan revisi izin zoning, adendum perjanjian penunjukan pengurusan revisi zoning, beberapa lembar bukti kas keluar.
Juga beberapa lembar kwitansi pembayaran kepada tersangka, dua lembar disposisi dan beberapa bukti lain (yy).
3 Bos CV RAIHAN JEWELLERY Jadi Tersangka
CV Raihan Jewellery menyelenggarakan program / produk jual emas logam mulia aneka tambang dengan memberikan iming iming atau janji cash back 2,5% selama 6 bulan yang sesuai dengan kontrak dari nilai pembelian emas dan emas akan di beli kembali (buy back guarantee)
Pada bulan September 2012 Sdr Rudy Kandarani (pelapor) di hubung oleh salah seorang marketing CV Raihan Jewellery, Memberi tahu adanya investasi emas CV Raihan Jewellery dengan janji atau iming iming akan memberikan cash back atau bunga 25% setiap bulan karena janji menggiurkan sehingga pada tanggal 27 september 2012 Sdr Rudy Kandarani mengikuti program CV Raihan Jewellery lalu mentransfer dana melalui bank Pundi senilai 1,16 Millyard dengan beberapa transaksi.
Setelah mentransfer dana senilai 1,16 Millyard Sdr Rudy Kandarani menerima emas sebanyak 23 keping @100 Gr yang sesuai dengan kesepakatan kontrak akan menerima cash back 2,5% tiap bulan dan pada jatuh tempo emas akan di beli dengan harga semula. Tetapi setelah jatuh tempo cash back tidak di berikan dan pembelian kembali terlaksana
Dan Pada tanggal 25 pebruari 2013 Sdr Rudy Kandarani melaporkan pihak CV Raihan Jewellery ke polda jatim
Dengan kejadian tersebut pihak penyidik sudah memeriksa sepuluh orang saksi dan Tiga pengelola perusahaan investasi emas , CV Raihan Jewellery. akhirnya resmi ditetapkan kepolisian sebagai tersangka terkait dugaan penipuan investasi emas.
Ketiga pengelola yang ditetapkan sebagai tersangka itu salah satunya adalah Muhammad Azhari, Direktur Utama sekaligus pemilik CV Raihan Jewellery.
Selain Azhari, ada dua pimpinan cabang Raihan di Surabaya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Theresia Rosiana dan Maxsie Sarjuandai.
Penetapan status ketiganya menyusul laporan nasabah Raihan Jewellery ke Polda jawa Timur. “Ketiganya kita kenakan pasal penipuan,” ujar kasubbid penmas Polda Jatim AKBP Suhartoyo.
Menurut sumber itu, keputusan penyidik menetapkan status hukum tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara (yy)

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar