BUPATI SITUBONDO MEMBUAT SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

BUPATI SITUBONDO MEMBUAT SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Hanya formalitas saja, DPRD tidak di fungsikan

Jejak Kasus, Situbondo
Dengan munculnya surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan CV.DEVI yang di keluarkan oleh Bupati Situbondo padahari selasa tanggal 20 Maret 2012 tentang pekerjaan pengerukan sungai yang mengacu pada penanggulangan bencana diduga banyak rekayasa, hanya untuk kepentingan pribadi, Surat yang di keluarkannya oleh Bupati sudah tersusun rapi bahkan Pasal demi pasal beserta UU RI yang di bikin acuan namun semua itu di duga hanya formalitas saja. Terbukti pada surat yang di keluarkan nya, terjadi pelanggaran yang di lakukanoleh CV.DEVI dalam melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Dan pada saat CV.DEVI di datangi Tim RB dengan santai seperti tidak ada kesalahan yang di lakukannya jawaban surat yang di buat Bupati tersebut salah ketik. Ada apa di baliksemua itu.?……
Saat Tim RB mendatangi DPRD komisi III Situbondo pada tanggal 31 Mei 2012 ditemui langsung oleh ketua Bapak JANUR dari partai Demokrat dan H. RUDI daripartai PPP tentang adanya pekerjaan pengerukan sungai yang di lakukan oleh CV.DEVI di daerah Kecamatan Kendit Desa Kukusan “DPRD Situbondo tidak pernah di adakan rapat maupun persetujuan tentang pekerjaan tersebut, sedangkan DPRD sendiri masih akan membuatkan perda nya, memang saya tau ada pekerjaan tersebut saat saya datangi CV.DEVI di lokasi, mengatakan pada saya sudah ada izin nya dari Bupati, tetapi tidak menunjukkan pada saya saat itu, yang saya herankan malah saya tau dari seorang wartawan Radar Bangsa membawa surat izin tersebut, bukannya dari CV.DEVI ataupun Bupati”. Saat di Tanya oleh Tim RB “Kalau memang surat yang di buat oleh Bupati itu mengacu pada penanggulangan bencana seharusnya dari DPRD khususnya komisi III di libatkan dan memang di perbolehkan Pemerintah Daerah atas nama Bupati dengan dasar penunjukan pada pekerjaan tersebut, sesuai UU Nomer 24 tahun 2007 tetapi DPRD sendiri harus tau kenapa DPRD tidak mengetahui”. Dengan tegas di jawab “ya pak akan saya heringkan permasalahan tersebut harisenen”. Di karenakan kalau memang menyangkut penanggulangan bencana bukan seperti itu cara pekerjaannya, seharusnya banyak intansi kepemerintahan khususnya DPRD setempat di libatkan, apalagi dalam isi surat perjanjian kerjasama tersebut di cantumkan UU, PP dan Peraturan Mentri Dalam Negri. Seharusnya pekerjaan tersebut harus sesuai apa yang di cantumkan dalam surat perjanjian , kalau mengacu pada PP Nomer 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bagian Kedua Situasi Tidak Terjadi Bencana pada Pasal 6 ayat (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:a. BNPB untuk tingkat Nasional; b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; danc. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
Saat Tim RB di dampingi LSM EMAS yang ada di Situbondo pada tanggal 4 Juni 2012 mendatangi kantor Kabupaten Situbondo untuk menemui Bupati namun beliaunya tidak ada di kantornya menurut keterangan setapnya “bapak Bupati keluar Kota ahirnya Tim RB bersama LSM MAS tersebut mendatangi kantor DPRD Situbondo ingin tau adanya hering yang di jannjikan, pada hari senen ternyata tidak ada, Tim RB saat ingin menemui Kepala DDR beliaunya sangat sibuk, menurut keterangan setap ketua DPR “kepala saat ini sibukpak, kalau mengenai keluarnya SK Bupati tentang Penanggulangan Bencana yang ada di Kecamatan Kendit, saat sayahubungi lewat selulernya mengenai permasalahan tersebut jawab ibuk kepada saya yang sesuai anda tulis di buku tamu, kepala DPRD Situbonndo tidak pernah tau menau dan tidak pernah ada hering sampai saat ini”
Lain halnya saat Tim RB mendatangi kepala Dinas Bina Marga Pengairan Kabupaten Situbondo ir. H. YOYOK MULYADI. MSI bersama LSM EMAS padatanggal 4 Juni 2012 di kantornya mengatakan “saya tau persis surat perjanjian kerjasama itu pak, dan saya yang membuat gambarnya, dan yang menghitungkan volume gubikasinya, kalau tentang di heringkan di DPR itu sudah !! sebelum surat itu muncul sudah saya hering kan dulu, kalau CV.DEVI melanggar peraturan tersebut saya tidak tau. Dan saya kira surat perjanjian itu menurut analisa saya sudah benar. Juga tentang laporan ke Bupati sampai saat ini belum pernah secara tertulis untuk melporkan hasil kerja CV.DEVI, namun secara lisan kalau gag salah satu minggu sekali”.
Melihat dari keterangan DPRD danir. H. YOYOK MULYADI. MSI selaku kepala Dinas Bina Marga Pengairan Kabupaten Situbondo yang terjadi pada SK Bupati Situbondo diduga semunya tersebut hanya formalitas saja, dugaan kuat ada kepentingan pribadi dan golongan untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan DPRD nya saja tidak di libatkan, dari hasil pekerjaan tersebut berapa keuntungan Daerah yang hilang, kalau hanya hukum asumsi saja, apa manfaat dan faedah dari hasil pekerjaan tersebut, hanya di tutupi dengan nominal yang hanya setetes saja, tidak memikirkan dampak akibatnya dalam pekerjaan tersebut, ada apa di balik semua itu.?
Aneh bin ajaib lagi saat Tim RB mendatangi Dinas Perizinan pada tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 14.23 WIB bahwa dalam pekerjaan tersebut menurut keterangan dari dinas PERIZINAN Kota Situbondo, yang tidak mau disebutkan namanya, selain pekerjaan pengerukan sungai CV.DEVI tidak mempunyai izin penggalian di pinggir bibir sungai. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 108 ayat 3. Menjelaskan bahwa, Setiap Pegawai Negri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana WAJIB segera melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib, penyelidik maupun penyidik, sedangkan dari pihak pegawai dari Dinas Bina marga, dan DPRD sudah mengetahui, namun sampai saat ini tidak pernah melaporkan pada pihak yang berwajib. Ada apa di balik semua ini ?(JK)

Gambar

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s